Berita Terkini

Jember, September 2025 – Menjaga integritas bukan sekadar kewajiban, tetapi sebuah komitmen moral yang harus terus dirawat oleh setiap insan penyelenggara pemilu. Semangat inilah yang menjadi landasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat menggelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia ini diikuti oleh jajaran KPU provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk KPU Kabupaten Jember. Dengan penuh antusias, para pegawai mengikuti rangkaian acara sebagai wujud nyata mendukung program penguatan integritas lembaga. Sekretaris Jenderal KPU RI melalui undangan resminya menekankan pentingnya sosialisasi ini. Bukan hanya sebagai forum transfer pengetahuan mengenai aturan dan mekanisme pengendalian gratifikasi, tetapi juga sebagai ruang refleksi bagi seluruh jajaran KPU untuk terus menjaga nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap langkah kerja. Ketua KPU Kabupaten Jember dalam kesempatan ini menyampaikan, partisipasi aktif jajarannya merupakan bentuk konsistensi untuk menghadirkan tata kelola organisasi yang transparan dan bebas dari benturan kepentingan. “Penguatan budaya anti korupsi adalah kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu tetap terjaga. Kami ingin setiap tahapan pemilu di Jember dapat berlangsung bersih, adil, dan bermartabat,” ungkapnya. Sosialisasi yang digelar pada Senin, 8 September 2025 ini menghadirkan pemaparan materi, diskusi, serta ajakan untuk memperkuat komitmen bersama. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak memahami bahwa gratifikasi bukanlah sekadar istilah hukum, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi dengan sikap tegas menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan budaya anti korupsi semakin mengakar kuat dalam tubuh KPU. Lebih dari itu, sosialisasi ini menjadi pengingat bahwa integritas bukan hanya slogan, melainkan napas yang menghidupkan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. (dwp)

Jember, Juli 2025 – Suasana penuh semangat terlihat saat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, hadir langsung di Kantor KPU Kabupaten Jember pada tanggal 28 Juli 2025. Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan kesempatan berharga bagi jajaran pimpinan, pejabat struktural, dan staf sekretariat untuk mendengar pengarahan strategis dari pucuk pimpinan KPU RI. Dalam penyampaiannya, Afifuddin menegaskan bahwa soliditas kelembagaan adalah fondasi utama bagi KPU dalam menjalankan amanah demokrasi. Ia mengingatkan, pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, tantangan yang dihadapi justru semakin besar: menjaga kepercayaan publik, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan setiap fasilitas kerja dimanfaatkan sebaik mungkin. “Optimalkan fasilitas yang ada untuk bekerja maksimal dengan tetap menjaga integritas dan profesionalitas,” pesan Afifuddin dengan tegas. Pesan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh sikap, komitmen, dan dedikasi setiap penyelenggara di lapangan. Kehadiran Ketua KPU RI disambut antusias oleh Ketua KPU Kabupaten Jember, Dessi Anggraeni. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan moral yang diberikan, seraya menegaskan komitmen KPU Jember untuk terus menghadirkan kerja kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Usai memberikan arahan, Afifuddin meninjau langsung sarana dan prasarana kantor KPU Jember. Peninjauan ini memperlihatkan perhatian nyata KPU RI terhadap kebutuhan jajaran di daerah. Bagi pegawai KPU Jember, kunjungan tersebut menghadirkan motivasi baru: bekerja lebih produktif, menjaga kekompakan, dan memperkuat integritas dalam setiap tugas. Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi KPU Jember untuk merefleksikan kembali peran strategisnya dalam demokrasi. Dengan dukungan moral dan arahan langsung dari Ketua KPU RI, jajaran KPU Jember meneguhkan tekad untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih berkualitas, bersih, dan berintegritas tinggi. (dwp)

Jember - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menggelar kegiatan santunan anak yatim dalam rangka menyemarakkan bulan Muharram 1447 Hijriah. Acara yang berlangsung di Aula KPU Jember ini dihadiri oleh jajaran komisioner, sekretariat, serta pengurus Yayasan At Tafakur Jember dan para anak yatim yang turut meramaikan agenda pada sore hari ba'da ashar tersebut. Ketua KPU Jember, Ibu Dessi Anggraeni SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial di lingkungan kerja, mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan solidaritas antar sesama.  Sebanyak 20 anak yatim dari yayasan At Tafakur Jember menerima santunan dana bantuan. Acara utama diisi dengan doa bersama anak yatim yang dipimpin oleh Pengurus Yayasan At Tafakur, Bapak Fahmi. Melalui kegiatan ini, KPU Jember berharap dapat menanamkan semangat empati dan kebersamaan, baik di internal lembaga maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. @dwpr

Surabaya - KPU Kabupaten Jember ikuti reviu pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim).  Dalam kegiatan “Berbagi Pengalaman dalam Rangka Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Gelombang 2” yang bertempat di Aula Lt. 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3, Surabaya pada Selasa, 27 Mei 2025. Kegiatan yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan review gelombang 1 yang telah dilaksanakan sebelumnyamerupakan bagian tindak lanjut dari Surat Ketua KPU RI Nomor 834/PL.01-SD/06/2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Berbagi Pengalaman dalam rangka Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan. Hadir dalam kegiatan ini selain Ketua  KPU Jatim, Aang Kunaifi, juga Anggota, Choirul Umam, dan Habib M. Rohan. Serta dari sekretariat hadir Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Yulyani Dewi, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Eddy Prayitno. Pada kegiatan Review gelombang 2 ini dari KPU Jember Hadir Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Hendra Wahyudi dan Kassubag Teknis Teknis & Hukum Adi Setyawan, serta  19 KPU Kabupaten/Kota peserta  lainnya yang masing-masing menyampaikan paparan pengalamannya sampai dengan pukul 15:30. @diThink

Jember - KPU Kabupaten Jember menjadi tuan rumah kegiatan Rakor Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Enam Satker di Wilayah KPU Provinsi Jawa Timur. Rakor tersebut dilangsungkan di aula Kantor KPU Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan nomor 31, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Kamis, 10 April 2025. Dalam kegiatan rakor tersebut, anggota KPU RI Iffa Rosita hadir langsung untuk memberi arahan kepada 6 satker yang hadir dan mengikuti kegiatan. Dalam Arahannya Iffa menekankan pentingnya SPIP yang berfungsi untuk mengontrol dan pengendalian di internal KPU agar segala sesuatunya berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan. SPIP, kata Iffa, memiliki fungsi kendali yang luar biasa untuk mencegah temuan BPK, mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai, dan mencegah pembelanjaan yang berlebihan. Iffa pun meminta jajaran KPU baik di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi untuk bersungguh-sungguh mengisi SPIP agar kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Sidoarjo- KPU kabupaten Jember Menghadiri kegiatan rapat evaluasi penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan walikota tahun 2024 di Mahkamah konstitusi pada Kamis 07 Maret 2024. kegiatan rapat evaluasi ini dihadiri langsung anggota KPU RI Ifa Rosita, Anggota KPU Jatim, sekretaris dan jajaran sekretariat KPU Jatim dengan peserta Div Hukum dan pengawasan, div Teknis penyelenggaraan pemilu serta kasubag Teknis dan Hukum seluruh kabupaten se Jawa Timur. Rakor yang dilaksanakan di aula KPU kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 7 sd 9 Maret 2025, pada kegiatan yg dibuka scr langsung oleh Ifa Rosita ini, diharapkan seluruh peserta dapat melakukan evaluasi atas perselisihan hasil yang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota se-Jawa Timur sehingga tersusun rekomendasi terhadap regulasi pada pemilihan yang akan datang berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan pemilihan tahun 2024.