Berita Terkini

Jember - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menggelar kegiatan santunan anak yatim dalam rangka menyemarakkan bulan Muharram 1447 Hijriah. Acara yang berlangsung di Aula KPU Jember ini dihadiri oleh jajaran komisioner, sekretariat, serta pengurus Yayasan At Tafakur Jember dan para anak yatim yang turut meramaikan agenda pada sore hari ba'da ashar tersebut. Ketua KPU Jember, Ibu Dessi Anggraeni SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial di lingkungan kerja, mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan solidaritas antar sesama.  Sebanyak 20 anak yatim dari yayasan At Tafakur Jember menerima santunan dana bantuan. Acara utama diisi dengan doa bersama anak yatim yang dipimpin oleh Pengurus Yayasan At Tafakur, Bapak Fahmi. Melalui kegiatan ini, KPU Jember berharap dapat menanamkan semangat empati dan kebersamaan, baik di internal lembaga maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. @dwpr

Jember, Juli 2025 – Menjaga keakuratan data pemilih bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral penyelenggara pemilu agar setiap warga negara terjamin hak pilihnya. Semangat inilah yang melatarbelakangi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember ketika melaksanakan koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember terkait penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada 17 Juni 2025. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dispendukcapil Jember, Jalan Jawa No.18, Tegal Boto Lor, Sumbersari, menjadi ruang bagi kedua lembaga untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kerja sama dalam menjaga validitas data kependudukan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan pada hari pencoblosan, tetapi dimulai jauh sebelumnya, dari data pemilih yang mutakhir dan akurat. Anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Feri Agus Rudianto, menegaskan bahwa PDPB merupakan kegiatan yang terus dilakukan setiap saat. “PDPB adalah upaya memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir yang kemudian disinkronisasikan dengan data kependudukan nasional,” jelasnya. Menurutnya, metode ini memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu mendatang sekaligus mencegah potensi masalah seperti data ganda atau pemilih tidak terdaftar. Koordinasi tidak berhenti pada tataran internal penyelenggara, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Proses pengumpulan data pemutakhiran bisa melalui lembaga atau badan terkait, serta langsung dari masyarakat yang proaktif melaporkan perubahan status kependudukan. Dengan cara ini, setiap suara masyarakat diharapkan benar-benar terjamin keberadaannya dalam daftar pemilih. Mengapa hal ini penting? Karena data pemilih yang akurat merupakan kunci legitimasi penyelenggaraan pemilu. Melalui kegiatan koordinasi ini, KPU Jember menunjukkan keseriusannya untuk menghadirkan pemilu yang lebih inklusif, transparan, dan terpercaya. Langkah kecil berupa koordinasi teknis pada akhirnya menjadi pondasi besar bagi demokrasi. Dengan sinergi antara KPU dan Dispendukcapil, serta dukungan masyarakat, penyusunan daftar pemilih berkelanjutan tidak hanya menghadirkan data yang valid, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa setiap suara benar-benar dihitung dan dihargai. (dwp)

Jember, Juni 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menyelenggarakan rapat internal yang dirangkai dengan kegiatan perkenalan serta pengarahan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jember, Rabu, 11 Juni 2025. Agenda ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi, membangun komunikasi, serta menanamkan nilai integritas sejak dini kepada para CPNS yang baru bergabung. Dalam arahannya, Ketua KPU Kabupaten Jember, Dessi Anggraeni, menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus selamat bekerja kepada para CPNS baru. Ia menekankan bahwa menjadi bagian dari KPU bukan hanya soal melaksanakan tugas administrasi, tetapi juga menjalankan amanah besar sebagai abdi negara yang turut menjaga kualitas demokrasi. “Integritas, profesionalisme, dan dedikasi harus selalu menjadi pegangan dalam menjalankan tugas di KPU,” ujarnya menegaskan. Dessi menambahkan, keberadaan CPNS baru diharapkan dapat membawa semangat segar serta memperkuat kualitas kerja kelembagaan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh kerja nyata seluruh jajaran, termasuk para pegawai baru. Dengan sikap profesional dan dedikasi yang tinggi, CPNS dapat berperan aktif mendukung terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Jember, Agus Zainur Rahmat, memberikan arahan teknis mengenai pentingnya beradaptasi dengan ritme kerja di lingkungan KPU. Ia berharap para CPNS dapat segera menyesuaikan diri, memahami sistem kerja, serta berkolaborasi dengan seluruh staf. “Adaptasi yang cepat akan memudahkan mereka untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program dan kegiatan KPU,” ungkapnya. Lebih jauh, Agus menekankan bahwa ritme kerja di KPU kerap dinamis, terutama menjelang tahapan pemilu. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi, bekerja dalam tim, dan menjaga kedisiplinan menjadi kunci utama agar para CPNS dapat berkembang sekaligus memberikan dampak positif bagi organisasi. Rapat internal ini juga menjadi ruang silaturahmi dan pembekalan awal agar para CPNS memiliki pemahaman yang sejalan dengan visi KPU. Dengan adanya pengarahan langsung dari pimpinan, diharapkan para pegawai baru tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab moral sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Dengan kehadiran CPNS baru, KPU Kabupaten Jember optimistis dapat memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap proses demokrasi. Para CPNS diharapkan tumbuh menjadi aparatur yang berintegritas, profesional, dan siap mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas. (dwp)

Surabaya - KPU Kabupaten Jember ikuti reviu pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim).  Dalam kegiatan “Berbagi Pengalaman dalam Rangka Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Gelombang 2” yang bertempat di Aula Lt. 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3, Surabaya pada Selasa, 27 Mei 2025. Kegiatan yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan review gelombang 1 yang telah dilaksanakan sebelumnyamerupakan bagian tindak lanjut dari Surat Ketua KPU RI Nomor 834/PL.01-SD/06/2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Berbagi Pengalaman dalam rangka Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan. Hadir dalam kegiatan ini selain Ketua  KPU Jatim, Aang Kunaifi, juga Anggota, Choirul Umam, dan Habib M. Rohan. Serta dari sekretariat hadir Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Yulyani Dewi, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Eddy Prayitno. Pada kegiatan Review gelombang 2 ini dari KPU Jember Hadir Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Hendra Wahyudi dan Kassubag Teknis Teknis & Hukum Adi Setyawan, serta  19 KPU Kabupaten/Kota peserta  lainnya yang masing-masing menyampaikan paparan pengalamannya sampai dengan pukul 15:30. @diThink

Jember - KPU Kabupaten Jember menjadi tuan rumah kegiatan Rakor Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Enam Satker di Wilayah KPU Provinsi Jawa Timur. Rakor tersebut dilangsungkan di aula Kantor KPU Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan nomor 31, Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Kamis, 10 April 2025. Dalam kegiatan rakor tersebut, anggota KPU RI Iffa Rosita hadir langsung untuk memberi arahan kepada 6 satker yang hadir dan mengikuti kegiatan. Dalam Arahannya Iffa menekankan pentingnya SPIP yang berfungsi untuk mengontrol dan pengendalian di internal KPU agar segala sesuatunya berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan. SPIP, kata Iffa, memiliki fungsi kendali yang luar biasa untuk mencegah temuan BPK, mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai, dan mencegah pembelanjaan yang berlebihan. Iffa pun meminta jajaran KPU baik di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi untuk bersungguh-sungguh mengisi SPIP agar kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Sidoarjo- KPU kabupaten Jember Menghadiri kegiatan rapat evaluasi penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan walikota tahun 2024 di Mahkamah konstitusi pada Kamis 07 Maret 2024. kegiatan rapat evaluasi ini dihadiri langsung anggota KPU RI Ifa Rosita, Anggota KPU Jatim, sekretaris dan jajaran sekretariat KPU Jatim dengan peserta Div Hukum dan pengawasan, div Teknis penyelenggaraan pemilu serta kasubag Teknis dan Hukum seluruh kabupaten se Jawa Timur. Rakor yang dilaksanakan di aula KPU kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 7 sd 9 Maret 2025, pada kegiatan yg dibuka scr langsung oleh Ifa Rosita ini, diharapkan seluruh peserta dapat melakukan evaluasi atas perselisihan hasil yang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota se-Jawa Timur sehingga tersusun rekomendasi terhadap regulasi pada pemilihan yang akan datang berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan pemilihan tahun 2024.