KPU Jember Matangkan Persiapan Latsar CPNS 2026 Lewat Supervisi KPU Provinsi Jawa Timur
Jember, kab-jember.kpu.go.id - Dalam upaya mencetak aparatur penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menerima agenda supervisi penting dari KPU Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Ruang Media Center Kantor KPU Jember, kegiatan ini berlangsung khidmat pada hari Kamis, 29 Januari 2026. Fokus utama pertemuan ini adalah memantau kesiapan metode Massive Open Online Course (MOOC) serta persiapan teknis Distance Learning bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) Tahun 2026.
Hadir secara khusus untuk memberikan arahan, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan. Kehadiran beliau bertujuan memastikan seluruh mekanisme persiapan pendidikan dasar bagi para CPNS berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.
Kedatangan rombongan supervisi ini diterima secara resmi oleh formasi lengkap pimpinan KPU Kabupaten Jember. Ketua KPU Jember, Dessi Anggraeni, memimpin langsung penerimaan tersebut didampingi oleh para komisioner, yakni Feri Agus Rudianto (Divisi Program, Data & Informasi), Andi Wasis (Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas), serta Zeni Musafa (Divisi Hukum dan Pengawasan). Dukungan penuh juga terlihat dari kehadiran Sekretaris KPU Jember, Agus Zainur Rahmat, bersama seluruh jajaran Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Sekretariat.
Agenda ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan para CPNS memiliki kesiapan mental dan substansi materi yang matang sebelum terjun ke tahap pelatihan lanjutan yang akan difasilitasi oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dalam sesi pengarahan, Habib M. Rohan memberikan sejumlah nasihat konstruktif dan advis taktis kepada para peserta. Beliau menekankan pentingnya penguasaan materi hukum dan etika penyelenggara pemilu sejak dini.
Melalui supervisi ini, diharapkan para tunas baru di lingkungan KPU Jember tidak hanya siap secara akademis, namun juga mampu menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme. Hal ini krusial demi mewujudkan birokrasi KPU yang transparan, akuntabel, dan melayani di masa depan. (dwp)
