Berita Terkini

JOMBANG_Di tengah kumandang takbir Hari Raya Idhul Adha bergema, Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Jombang tetap semangat mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, Rabu (29/06/23) malam. Pengumuman tersebut dilakukan dengan memasang berkas DPT di sekretariat PPS setempat dan di tempat-tempat strategis yang akan digunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) tahun depan. Seolah tak peduli dengan keriwehan menjelang hari raya, mereka tetap menyempatkan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya agar segera dapat dipantau oleh masyarakat. Habibi, anggota PPS desa Sarimulyo, Jombang, salah satunya, meskipun dirinya sedang bertugas sebagai panitia takbir keliling di lingkungannya Ia tetap menyempatkan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. “Ya, harus bagi waktu, bagaimanapun ini juga tugas yang harus dilaksanakan segera,” ungkapnya kepada pewarta. Contoh keriwehan itu, lanjut Habibi, saat dirinya masih harus mencari titik atau tempat yang akan digunakan untuk menempel DPT, Ia ditelepon panitia takbiran untuk segera merapat di lokasi karena suatu hal yang berkaitan dengan acara. “Belum lagi, ada kebutuhan yang kurang, sehingga saya pun juga harus turung tangan,” jelasnya. Meskipun lelah, lanjutnya, Ia merasa senang dapat melaksanakan dua tugas dari agenda yang berbeda. “Capek sih, tapi selama dilakukan dengan riang gembira semuanya akan baik-baik saja,”pungkasnya. Lain lagi dengan Hidayatun Nuroniyah, ketua PPS desa Ngampelrejo, di tengah tugas pengumuman DPT, dia masih harus mengatur kegiatan rumah tangganya, dari mulai menyiapkan masakan untuk kenduri hari raya, sampai mendandani putranya untuk persiapan takbir keliling di desanya. “Itulah dinamikanya, ngapain mengeluh, yang penting dijalani nanti juga beres sendiri,” ungkapnya santai kepada pewarta. Disinggung tentang padatnya acara, wanita yang akrab dipanggil Hida tersebut merasa santai saja, menurutnya, dia tidak sendiri, semua PPS itu orang terpilih dan pasti orang-orang yang punya kesibukan dan dibutuhkan di tempat lain. “PPS itukan dulu hasil seleksi ya, dites, dipilih, jadi pasti mereka itu secara SDM (Sumber Daya Manusia) bagus, dan orang bagus itu pasti dibutuhkan juga di tempat atau instansi lain,”ungkapnya. Jadi, lanjut Hida, sudah wajar jika pas sibuk-sibuknya tahapan pemilu berbarengan dengan agenda instansi lain yang secara kebetulan juga dijalani oleh PPS. “ya, ini sudah integritas, seruwet apapun harus dijalanai,”pungkasnya. Muhammad Arifin, ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jombang mengharapkan, agar semua PPS dan PPK tetap saling koordinasi, agar setiap tahapan dapat terlewati dengan baik. Menurutnya, dengan berkoordinasi, kekurangan atau kesulitan yang dihadapi PPS lain bisa menjadi bahan intropeksi, dan kemudahan yang didapati oleh PPS lainpun juga bisa ditiru. “Sehingga tugas-tugas kepemiluan di kecamatan Jombang dapat berjalan dengan lancar dan mencapai titik sempurnya,” ungkapnya. Tak hanya internal PPS dan PPK, dalam pengumuman DPT tersebut, PPS berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa se Kecamatan Jombang, serta pemerintah desa masing-masing.

Jember - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menyerahkan santunan kecelakaan kerja untuk dua orang petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang berada di Desa Slateng dan Suren kecamatan Ledokombo, pada Selasa (28/06/2023). Santunan berupa uang tunai tersebut, diserahkan langsung oleh anggota KPU Jember, Andi Wasis, diampingi PLT Sekertaris KPU Jember Agus Zainur Rahmat, dan Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Jember, Siti Nur Indah. Dalam keterangannya, Anggota KPU Jember, Andi Wasis mengatakan bahwa santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian KPU terhadap badan AdHoc yang dalam menjalankan tugasnya mengalami musibah atau kecelakaan kerja. "Santuanan ini diberikan kepada dua orang petugas Pantarlih kami yang sewaktu menjalankan tugasnya kemarin mengalami kecelakaan, ini adalah bentuk kepedulian kami kepada jajaran kami dibawah yang telah bekerja keras dalam mensukseskan penyelenggaran pemilu 2024" trangnya Lebih lanjut, Andi Wasis mengatakan jika dalam menjalankan tahapan pemilu 2024, penyelenggara memiliki resiko kecelakan kerja yang cukup besar mengingat padatnya tahapan dan banyaknya beben kerja yang harus diselesaikan oleh penyelenggara pemilu Oleh Sebab itu KPU telah menyiapkan santunan bagi para badan AdHoc penyelenggara pemilu yang kemungkinan akan mengalami musibah/kecelakaan kerja saat menjalankan tuganya. "Kita tau tahapan pemilu itu pekerjaan yang cukup padat dan melelahkan, oleh sebeb itu kita sudah perhitungkan untuk adanya anggaran santuanan kecelakaan kerja jika sewaktu waktu ada penyelenggara kita yang mengalami musibah/kecelakaan saat melaksanakan tuga, meski Saya berharap semua penyelenggaran Badan AdhHoc kita selalu sehat dan tidak terjadi sesuatu apapun demi mensukseskan penyelengaraan pemilu 2024" Pungkasnya.    

Jember -  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah menyelesaikan proses verifikasi berkas 868 bakal calon legislator DPRD Kabupaten Jember, dari jumlah tersebut, 842 bacaleg dinyatakan TMS dan  26 orang yang memenuhi syarat administratif dan ditemukan delapan berkas ganda bacaleg. Komisioner KPU Jember Ahmad Susanto mengatakan, banyaknya bacaleg yang tak memenuhi syarat bisa jadi karena partai politik terburu-buru memasukkan berkas saat pendaftaran awal pada 1-14 Mei 2023. “Yang penting memenuhi kuota dulu. Tapi kalau masalah hal internal kami tidak paham. Yang penting tugas kami melaksanakan verifikasi administrasi,” katanya, Selasa (27/6/2023). Beberapa persyaratan yang belum terpenuhi antara lain surat keterangan kesehatan, surat keterangan dari pengadilan negeri, atau surat pengunduran diri saat hendak pindah partai. “Kalau di Jember banyak yang pindah partai, tapi kami menunggu perbaikan,” kata Susanto. Selain itu, Susanto mengatakan, ada tujuh orang bacaleg yang dicalonkan lebih dari dua partai dan satu orang bacaleg yang dicalonkan di DPRD Jember dan DPRD Provinsi. “Soal kenapa itu bisa terjadi, silakan tanya ke partainya. Kami kurang paham,” katanya. Apakah ada bacaleg yang mengundurkan diri? “Kita lihat di perbaikan berkas. Intinya KPU hanya menerima apa yang diunggah Silon (Sistem Informasi Pencalonan) partai. Itu yang akan kami verifikasi,” kata Susanto. Perbaikan berkas maupun pergantian caleg bisa dilakukan pada 26 Juni – 9 Juli 2023. KPU Jember sudah melakukan bimbingan teknis kepada seluruh partai politik peserta pemilu. “KPU melayani seluruh partai, tidak ada perbedaan,” kata Susanto.

Jember -  KPU Kabupaten jember melaksankan Kegiatan Focus Grub Discussion (FGD) Rancangan Peraturan KPU Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan berlokasi di Hotel  Grand Valonia, Jl. Tidar Gg Valonia No.1, Krajan Barat, Sumbersari, Kecamatan. Sumbersari, Kabupaten. Jember, Sabtu 24/06/2023. Kegiatan tersebut, dibuka langsung oleh ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai’in, dan dipandu oleh Ka Subbag Teknis penyelenggaraan pemilu serta dihadiri anggota komisioner KPU kabupten Jember, Bawaslu Kabupaten Jember, Forkopimda Jember, Elemen organisasi masyarakat, pegiat dan pemantau pemilu, insan akademisi, Perwakilan 18 Partai Politik serta PPK Divisi Teknis se Kabupaten Jember. Pada kegiatan FGD Tersebut, KPU Kabupaten Jember menerima banyak aspirasi, masukan dan saran terkait Rancangan Peraturan KPU Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Terutama soal mekanisme penghitungan suara yang menggunakan dua panel. Dari  PPK, mempertanyakan apakah syarat untuk menjadi KPPS juga harus menyertakan surat Kesehatan yang sama dengan persyaratan untuk menjadi PPK dan PPS. PPK juga memberi masukan   kepada KPU jika penggunaan model penghitungan suara akan mempermudah kerja penyelenggara dan mempercepat serta mengefisiensi proses penghitungan suara. Dari Partai Ummat, mempertanyakan bagaimana posisi saksi bila penghitungan suara menggunakan model dua panel, sebeb biasanya partai hanya menempatkan satu saksi untuk mengawal proses pengitungan. Dari Bawaslu KPU menerima masukan bahwa pihak pengawas pemilu merasa keberatan jika proses penghitungan suara menggunakan model dua panel, sebab personel dari bawaslu yang akan mengawasi proses penghitungan jumlahnya terbatas dan ditakutkan tidak akan maksimal dalam menjalankan prosedur pengawasan. Dari partai Amanat Nasional, mendukung adanya penggunaan model dua panel untuk melakukan penghitungan suara, sebeb hal itu dirasa lebih efisien dan menghemat tenaga dari KPPS Dari Ormas Muhammadiyah, menyatakan bahwa perlu ditingkatkan kualitas SDM penyelenggara khususnya KPPS, sebab penggunaan model satu atau dua panel tetap dirasa akan terdapat kendala, jika SDM dari KPPSnya kurang mumpuni Dan terakhir dari Akademisi Unej KPU menerima masukan jika harus ada landasan hukum yang jelas jika menggunakan model penghitungn dua panel, sebagai legal standing. 

Jember -  KPU Kabupaten jember melaksankan Rapat Koordinasi, Penyerahan Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi Administrasi dan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan berlokasi di Hotel  Grand Valonia, Jl. Tidar Gg Valonia No.1, Krajan Barat, Sumbersari, Kecamatan. Sumbersari, Kabupaten. Jember, Sabtu 24/06/2023 Kegiatan tersebut, dibuka langsung oleh ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai’in, dan dipandu oleh Ka Subbag Teknis penyelenggaraan pemilu serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jember serta perwakilam 18 partai politik yang ada di Kabupaten Jember. Dalam kegiatan tersebut,  KPU Kabupaten Jember melaporkan, terdapat 868 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jember untuk pemilu tahun 2024, dari 18 Partai politik yang menyerahkan data administrasi. Dari 868 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jember untuk pemilu tahun 2024, Ada 26 Data Administrasi Bakal Calon anggota DPRD Jember yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 842 Data Administrasi Bakal Calon anggota DPRD Jember yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). KPU Jember mengingatkan kepada partai politik sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tentang pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa pengajuan perbaikan data administrasi Bakal calon yang masih belum lengkap bisa dilakukan mulai tanggal 26 Juni – 9 Juli 2023 Mengingat masih banyak data administrasi bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU menghimbau kepada Partai Politik, agar pada saat proses perbaikan partai bisa lebih teliti dan memastikan kekurangan data tersebut sudah lengkap sebelum batas waktu perbaikan yang diberikan berakhir. KPU Kabupaten Jember juga menyediakan layanan Help Desk bagi partai politik untuk berkonsultasi, jika memiliki kendala pada saat melakukan perbaikan data administrasi bakal calon anggota DPRD Jember untuk pemilu 2024. KPU Kabupaten Jember berharap Partai Politik Bisa intensif berkoordinasi dengan KPU agar proses perbaikan dapat dipersiapkan lebih baik terutama proses penginputan dokumen melalui SILON serta teknis kerja lainnya

Jombang_Ratusan warga masyarakat Kecamatan Jombang secara bergilir antusias mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember yang di gelar di perempatan Desa Wringinagung, Jombang, Jember Sabtu, (24/06/2023) malam. Menariknya, sosialisasi ini digelar dengan penampilan musik akustik. Selain dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jombang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kecamatan Jombang, warga masyarakatpun  turut menyumbangkan lagu yang menambah semaraknya gelaran acara tersebut. Tak hanya itu, warga masyarakat yang hadir bisa sambil menikmati kopi, snack dan cilot yang sudah disediakan oleh tim. Bahkan, bagi masyarakat yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dari tim akan diberikan bingkisan yang berisi sembako. Ulum Aini, Divisi Partisipasi Masyarakat (PARMAS) PPK Jombang menyampaikan, digelarnya acara ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tahapan pemilu yang saat ini telah masuk pada Daftar Pemilih Tetap. "Kami meminta pada warga yang hadir untuk mengecek data, apakah dia atau keluarganya telah masuk dalam Daftar Pemilih," katanya di sela acara. Jika belum, lanjut Aini, pihaknya akan meninventarisir nama tersebut untuk ditindaklanjuti agar dapat memilih saat pemilihan yang digelar awal tahun depan. "Tidak perlu khawatir, kami pastikan warga yang belum terdaftar tetap bisa memilih dengan mekanisme yang sudah kami siapkan," tegasnya. Disinggung terkait konsep acara, Ia menjelaskan, dengan adanya musik, makanan ringan, kopi dan doorprise adalah untuk menarik perhatian warga masyarakat untuk hadir dalam sosialisasi tersebut. Sehingga, lanjut Aini, pesan dan tujuan dari acara tersebut dapat cepat diterima dan menyebar di masyarakat. "Sehingga ke depan kami berharap, partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak 14 Februari 2024 dapat meningkat," tambahnya. Acara sosialisasi tersebut, lanjut Aini, secara bergilir juga akan dilaksanakan di desa lain di Kecamatan Jombang, sehingga semua warga masyarakat dapat memantau tahapan demi tahapan pemilu. Sementara, Rohman, warga Desa Wringinagung mengaku merasa terhibur dengan adanya kegiatan tersebut. Pasalnya, sudah lama tidak ada acara semacam ini di desanya. "Apalagi ada snak dan kopi gratis dari KPU, sangat senang saya," ungkap Rohman kepada pewarta. Rohman juga berharap, acara serupa dapat dilakukan lagi, sehingga selain mendapat hiburan, hadiah bisa juga mendapatkan informasi tentang pemilu. "Semoga kedepan dilakukan lagi, dan acara semakin ramai dikunjungi warga," tandasnya. Terpisah, Sunaryo, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Jombang yang berkesempatan hadir mengapresiasi atas inisiatif PPK Jombang menggelar acara tersebut, menurutnya dengan cara ini tingkat kehadiran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi cukup tinggi, sehingga pesan dan tujuan sosialisasi tersebut dapat tercapai.  Disinggung tentang masih adanya pemilih yang belum masuk dalam DPT ia menyampaikan bahwa itu akan menjadi tugas bersama antara KPU, Bawaslu dan jajarannya ke bawah untuk memasukkan dalam daftar pemilih. "Sehingga benar-benar, masyarakat yang tidak terdaftar di DPT ini nanti di hari pelaksanaan tetap bisa memilih melalui prosedur - prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU," ungkapnya. Sunaryo juga berharap, agar PPK Jombang terus bersinergi dengan Panwascam, serta jajarannya ke bawah, PPS juga terkoordinasi aktif dengan PKD.  "Sehingga sama-sama, bahu membahu untuk memperlancar pelaksanaan pemilu husisnya di Kecamatan Jombang," Pungkasnya. (*)