Berita Terkini

Jember -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan anggaran tahapan Pemilu dan Rekening Penampungan Dana Pemilu bagi badan Adhoc se-Kabupaten Jember, yang dilaksanakan bertempat di Hotel Java Lotus, Kecamatan Kaliwates, Selasa (21/03/2023). Hadir dalam Kegiatan Bimtek tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jember, Ka Subbag Keuangan KPU Provinsi Jatim, Perwakilan Bank Mandiri Cabang Jember, serta Perwakilan dari Kejaksaan Jember, dan diikuti oleh Ketua, Sekertaris, Bendahara PPk se-Kabupaten Jember, sementara  Dalam sambutanyya, Ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai’in menjelaskan bahwa salah satu output kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah untuk menyamakan persepsi badan Adhoc (PPK dan PPS) terhadap pengelolaan anggaran pada tahapan Pemilihan Umum 2024. “Kegiatan ini agar bapak ibu semua bisa satu frekuensi dalam bagaimana mengelola anggaran pemilu 2024 ini, dengan baik dan benar sekaligus Kami juga menekankan kepada semua bahwa tugas PPK dan PPS adalah mengambil kebijakan berdasarkan tahapan KPU, Intruksi KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan sekretariat PPK/PPS memberikan fasilitasi terhadap kinerja dan tugas-tugas PPK/PPS,” Kata Muhammad Syai’in Sementara itu, Kasubbag Keuangan KPU Provinsi Jatim, Bapak Yuniarto, mengatakan bahwa sekretariat PPK dan PPS bertugas untuk memberikan support dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran yang digunakan badan adhoc untuk menunjang kinerja dalam mensukseskan tahapan pemilu 2024.  Yuniarto juga mengatakan bahwa, untuk pengelolan anggaran pada pemilu 2024 ini, tidak lagi secara tunai tetapi menggunakan sistem CMS (Cash Management System) yang akan disalurkan pada Rekening Penampungan masing-masing seketariat PPK dan PPS, dimana hal tersebut akan lebih mempermudah Seketariat PPK maupun PPS dalam mempertanggungjawabkan anggaran pemilu 2024 yang dikelola. Selain itu menurut Yuniarto,  Rekening Dana Pemilu (RDP) adalah rekening pemerintah lainnya pada Satker KPU Kab/Kota untuk menampung dana Pemilu yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pada Badan Adhoc dalam Negeri. “Rekening tersebut dibuka pada Bank Umum yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen Perbendaharaan, sedangkan upaya penyelesaian pengelolaan, ada Tata cara pembukaan dan penutupan RDP, dimana dalam peraturan pembukaan dan penutupan RDP mengikuti PMK 182/PMK.05/2017” Jelasnya Bapak Yuris, narasumber dari kejaksaan Negeri Kota Jember, menyampaikan bahwa Badan Adhoc harus memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  “Jangan lupa juga bahwa Adhoc juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana secara berkala untuk  memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang  telah ditetapkan,” tegasnya

Jember -  KPU Kabupaten Jember Menggelar Rapat Evaluasi Tahapan Verifikasi Faktual Calon DPD Dalam  Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan berlokasi di New Kemuning Resto Polije Kecamatan Patrang, pada Senin (20/03/2024) Kegiatan Rapat Evaluasi itu, dibuka langsung oleh ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai’in, dan diikuti oleh anggota KPU Divisi Teknis Ahmad Susanto, Divisi Hukum Dessi Anggraeni, serta Sekertaris, Ka Subbg dan Staf KPU Kabupaten Jember. Pada kesgiatan tersebut KPU Kabupatern Jember juga mengundang 31 PPK divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu se kabupaten Jember serta Bawaslu Kabupaten Jember.  Dalam sambutannya ketua KPU Jember, Muhammad Syai’in mengatakan bahwa KPU Kabupaten Jember meminta PPK agar memastikan PPS benar-benar melakukan verfak dengan mendatangi langsung pemberi dukungan calon anggota DPD, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. “untuk Verfak tahap I baik PPK dan PPS telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan untuk tahap II yang akan kitya selenggarakan mulai tanggal 26 nanti saya meminta PPK untuk bekerja lebih baik lagi dengan memastikan PPS untuk benar-benar melakukan verfak dengan mendatangi langsung pemberi dukungan calon anggota DPD, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku” kata Muhammad Syai”in. Sementara itu, Anggota KPU Jember divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Ahmad Susanto menekankan agar PPK memberikan arahan pada PPS untuk lebih teliti saat melakukan identivikasi langsung calon pendukung DPD terutama untuk menentukan status MS dan TMS. Ahmad Susanto juga mengingatkan bahwa hal terpenting sebagai landasan bekerja KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada setiap tahapan tak terkecuali saat Verfak DPD adalah kebersamaan, agar pekerjaan bisa selesai dengan baik dan benar. “PPK saya minta harus lebih intens melakukan pengarahan pada PPSnya supaya lebih teliti lagi saat melakukan Verfak, terutama saat menetapkan status MS dan TMS, supaya pekerjaan kita bisa selesai dengan baik. Selain itu yang perlu saya ingatkan juga bahwa setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan bersama-sama, secara kolektif kolegial, tidak boleh acuh terhadap pekerjaan divisi lain” terangnya Sedangkan menurut Dessi Anggraeni, Anggota KPU Jember Divisi Hukum, mengungkapkan bahwa PPK juga harus mampu memastikan semua prosedur pelaksanaan verfak berjalan dengan baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebagaimana tata cara prosedur dan mekanisme Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 (pasal 74-78).

Jember -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, untuk menyukseskan gelaran Pemilu tahun 2024. Proses pendantanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan Ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai'in, didampingi anggota KPU Jember divisi Hukum, Dessi Anggraeni dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Poltik Universitas Jember, Dr. Djoko Poernomo M.Si yang dilaksanakan di ruang Aula lantai 2 Gedung Dekanat Fisip Unej, (20/03/2023).  Ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai'in, dalam keterangnnya mengatkan bahwa, secara garis besar,  Perjanjian kerjasama antara KPU Jember dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, merupakan tindak lanjut dari MoU yang sebelumnya telah dilakukan KPU RI dengan Universitas Jember yang berisikan tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi. "Perjanjian kerjasama ini adalah tindak lanjut dari MoU yang dilakukan KPU dengan Unej beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kita realisasikan dengan bentuk penandatanganan kerjasama, antara KPU Jember dan Fisip Unej. Dimana secara garis besar isi perjanjian kerjasama ini untuk menyukseskan Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Jember" Kata Muhammad Syai'in. Muhamnad Syai'in juga menerangkan bahwa jalinan kerja sama dengan kampus sangat penting, Karena selain untuk mitra dalam sosialisasi dan pendidikan demokrasi, juga karena menjelang pemilu KPU menjadi sentral konflik kepentingan, dimana hal tersebut perlu adanya pendampingan dari tenaga ahli yang dimiliki oleh Universitas Jember guna untuk meminimalisir konflik tersebut. "Peran Kampus dan mahasiswa sangat penting dalam pemilu, dan KPU sangat perlu support dan dukungan dari Kampus itu, oleh sebab itu langkah-langkah yang tepat untuk menyukseskan Pemilu 2024, sudah kita tuangkan dalam perjanian kerjasama ini" ungkapnya. Lebih lanjut, Muhammad Syai'in menuturkan bahwa KPU juga memerlukan data pendukung dari Kampus untuk mengidentifikasi mahasiswa sesuai asal daerah mereka agar KPU dapat dengan mudah menyingkronkan data tersebut agar pendistribusian surat suara sesuai. "Kami memerlukan data mahasiswa sesuai dengan daerahnya, agar kami dapat memfasilitasi hak suara mereka, sehingga kami dapat memdistribusikan surat suara secara tepat di masing-masing TPS,” katanya. Sementara itu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember,  Dr Poernomo M.Si, mengatakan,  perlunya sinergi yang saling menguntungkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemilu nanti.  “Banyak wahana yang bisa dimanfaatkan semisal Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dan program penelitian dan pengabdian dosen. Paling tidak KPU RI bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk mensosialisasikan dan mengawasi banyak hal tentang Pemilu 2024 nanti,” katanya.

Jember - Sebagai upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, KPU Kab Jember, bersama KPU Kab Banyuwangi, KPU Kab Situbondo, KPU Kab Bondowoso serta KPU Kab Lumajang, melakukan penandatanganan kerjasama dengan LPP (Lembaga Penyiaran Publik) RRI Jember, pada Kamis Siang, (17/03/2023). Penandatanganan Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dilakulan KPU RI dengan RRI Pusat guna untuk kepentingan penyebarluasan informasi dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai'in saat dikonfirmasi, mengatakan, penandatangan nota kesepahaman ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam penyebaran informasi terkait tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Sehingga informasi dan sosialisasi bisa tersebar luas secara masif ke seluruh elemen masyarakat. "Nota perjanjian kerjasama ini merupakan satu upaya penting yang bertujuan agar KPU melalui RRI dapat menyediakan dan memberikan data dan informasi yang akurat dan menarik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024,” kata Muhammad Syai'in. Menurut Muhammad Syai'in poin-poin dalam nota kerjasama tersebut meliputi penyediaan beragam informasi aktual dan menarik tentang Pemilu dan pemilihan serentak 2024. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi, pendidikan pemilih serta penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 kepada publik. "Untuk mensukseskan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, KPU butuh kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mensukses pesta demokrasi tersebut. Termasuk kolaborasi dengan RRI untuk penyebaran informasi kepemiluan kepada publik," Terangnya. Muhammad Syai'in juga menyebut jika dengan kerjasama ini diharapkan dapat mencerahkan masyarakat atas informasi hoaks tentang Pemilu. Karena belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, banyak berita bohong terkait Pemilu cepat viral dan mudah dipercaya publik.(tekmas)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten jember  memberikan pelatihan  Kehumasan bagi anggota PPK divisi parmas dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jember. Pelatihan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2023 ini diselenggarakan di cafe tebing di Jember.  Pelatihan humas bertujuan agar para PPK mampu memahami bagaimana cara mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat, pihak-pihak terkait, serta memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada publik, utamanya yang berkaitan dengan pendidikan kepemiluan.  Pelatihan tersebut dibuka oleh Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, M syai'in, yang berpesan agar para peserta pelatihan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kemudian dilanjutkan oleh komisioner KPU yang lain seperti Bu Desi, dan Pak Santo, dan memasuki acara inti bimbingan teknis oleh pemateri Bapak Andi Wasis (komisioner KPU divisi Parmas), Agung nugroho alias pak Ndung (youtuber), dan  mas Putro (penyiar RRI).  "Tugas kita di divisi parmas, bukan hanya sekedar menambah patisipasi masyarakat. Tapi kita juga punya kewajiban untuk memberikan pendidikan pemilu kepada masyarakat." ujar Andi Wasis, selaku Komisioner Kpu divisi Parmas.  Bimtek ini berisikan beberqpa materi, yaitu tugas divisi parmas, pelatihan membuat konten yg baik, serta pelatihan kepenulisan yang baik.  Bimtek kehumasan dan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kreatifitas anggota PPK dalam menyampaikan informasi terkait kepemiluan yang berkualitas dan akurat serta mampu menarik minat masyarakat untuk memilih pada pemilu 2024.

PPK Divisi Parmas Kecamatan Puger mengikuti kegiatan Bimtek Kehumasan dan strategi sosialisasi PPK dalam Pemilu 2024, Bertempat di Cafe Tebing Kecamatan Sukorambi pada Kamis (16/03/2023). Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jember, serta diikuti oleh 31 PPK Divisi Parmas se Kabupaten Jember. Sementara untuk narasumber diisi oleh Andi Wasis selaku komisioner Divisi  Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jember, lalu Angung Nugroho Konten Kreator yang bertugas di Polres Jember, serta Putra Wijaya, Penyiar Radio RRI Jember Dalam pemaparan materinya, Andi Wasis selaku komisioner Divisi Parmas menerangkan bahwa PPK divisi Parmas  harus betul-betul serius melaksanakan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terutama dikalangan pemilih pemula. Sehingga penyampaian seluruh tahapan-tahapan, program dan jadwal Pemilu sampai kepada masyarakat hingga ke pelosok wilayah. "Divisi Parmas harus menjadi pionir dalam mensosialisasikan tahapan pemilu serta mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya saat waktu pencoblosan pada 14 Februari 2024 yang akan datang" Kata Andi Wasis Andi Wasis juga memberikan atensi khusus kepada PPK Puger untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 yang akan datang mengingat Puger menjadi salah satu wilayah yang tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pemilu rendah, Oleh sebab PPK Puger diharapkan mampu bekerja lebih keras lagi agar bisa meningkatkan kehadiran pemilih di TPS pada saat pencoblosan. Sementara itu Bapak Agung Nugroho atau yang akrab disapa pak Endung, memaparkan trik dan cara bagaimana membuat konten yang menarik untuk kemudian diaplikasikan sebagai sarana sosialisasi untuk menarik minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu. "PPK ini harus kreatif, dan jangan takut untuk membuat konten, karena melalui konten itulah bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang menggunkan media sosial" Kata Agung Nugroho (Pak Endung) Senada dengan Pak Endung, penyiar radio RRI, Putra Wijaya juga memotivasi PPK untuk memikili rasa percaya diri yang dimulai dengan tidak takut untuk berekpresi, selain itu PPK juga harus sering update memberikan informasi kepada masyarakat, baik itu melalui konten video atau berupa tulisan, agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi dan tertarik untuk mengikuti informasi penyelenggaraan pemilu 2024, yang secara tidak langsung akan meningkatkan partisipasi masyarakat. "PPK ini harus aktif memberikan informasi soal tahapan pemilu pada masyarakat, jangan takut salah nulis, jangan malu buat konten, yang penting ada kemauan dan mau belajar, " Terangnya